Rangkuman PIPK
Teknologi Penanganan Bencana Laut
Adapun potensi bencana yang terjadi di daerah pesisir dan pantai berupa gempa bumi, tsunami, badai tropis dan banjir.
Untuk penanggulangan bencana yang terjadi di pesisir dan pantai ada 3 (tiga) kegiatan serangkaian upaya komprehensif yang akan dilakukan yaitu
(1) dalam pra- bencana,
(2) saat bencana; dan
(3) pasca bencana. Kegiatan dalam Pra Bencana ditujukan untuk mengurangi resiko bencana, bersifat preventif seperti: • Pencegahan • Mitigasi atau penjinakan • Kesiapsiagaan meliputi peringatan dini dan perencanaan Saat Bencana (tanggap darurat): • Peringatan atau tanda bahaya • Pengkajian darurat • Rencana operasi • Tanggap darurat Setelah bencana: • Rehabilitasi • Rekonstruksi
Ada 2 (dua) komponen yang harus diperhatikan yaitu
(a) Penanggulangan bencana tidak hanya bersifat reaktif: baru melakukan setelah terjadi bencana. Tetapi penanggulangan bencana juga bisa bersifat antisipatif, melakukan pengkajian dan tindakan pencegahan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya bencana.
(b) Bencana menimbulkan berbagai kerusakan dan kehilangan. Hal ini akan menyebabkan angka kemiskinan di suatu wilayah yang terkena bencana akan meningkat. Hal inilah yang coba diantisipasi dalam teknologi penanggulangan bencana.
Penanganan bencana (emergency management / disaster management) adalah disiplin ilmu yang membahas bagaimana menangani resiko dan menghindarinya. Disiplin ilmu ini melibatkan persiapan, dukungan dan pembangunan ulang masyarakat ketika terjadi bencana alam atau bencana akibat ulah manusia.
Terdapat 4 fase utama dalam penanganan bencana yaitu mitigation, preparedness, response dan recovery.
1. Pencegahan/Mitigation Pada fase ini usaha yang dilakukan bertujuan untuk mencegah bahaya (resiko)
yang berpontesi menjadi bencana atau mengurangi efek dari bencana ketika bencana tersebut sudah terjadi. Tahap ini berbeda dari tiga tahap lainnya karena fokus pada usaha jangka panjang untuk mengurangi dan menghilangkan resiko. Implementasi dari tahap mitigation ketika bencana sudah terjadi dapat juga dianggap sebagai bagian dari tahap recovery.
Pada tahap persiapan, dilakukan perencanaan kegiatan ketika terjadi bencana.
2. preparedness. Usaha-usaha yang umum dilakukan adalah: a. Perencanaan komunikasi dengan terminologi yang mudah dimengerti dan rantai perintah b. Pengembangan dan praktek koordinasi pada pihak-pihak yang terlibat c. Pemeliharaan dan pelatihan layanan emergency d. Pengembangan dan pelatihan sistem peringatan dini yang dikombinasikan dengan tempat perlindungan dan rencana evakuasi e. Penimbunan barang, inventori dan pemeliharaan persediaan dan peralatan
3. Response. Pada fase ini dilakukan mobilisasi pihak-pihak yang dibutuhkan ke daerah yang terkena bencana seperti pemadam kebakaran, polisi, sukarelawan, palang merah dan sebagainya.
4. Pemulihan (Recovery) Tujuan dari fase pemulihan adalah mengembalikan daerah yang terkena bencana
ke keadaan semula misalnya pembangunan ulang bangunan yang hancur, perbaikan infrastruktur yang rusak dan penempatan kembali tenaga kerja.
Teknologi Informasi dan Komunikasi Terkait Penanganan Bencana
Sistem Informasi Penanggulangan Bencana (SIPB)
Sistem Informasi Penanggulangan Bencana (SIPB) adalah konsep baru dari bidangmanajemen bencana yang mulai berkembang beberapa tahun terakhir. Aplikasi ini berguna untuk menghubungkan pihak-pihak yang terkait dalam penanganan bencana. SIPB mendukung proses manajemen bencana dengan menyediakan infrastruktur yang mengintegrasikan perencanaan pada level pemerintah atau organisasi non-pemerintah dan dengan memanfaatkan manajemen semua resource terkait (termasuk manusia) untuk keempat fase siklus penanganan bencana.
SIPB seharusnya dapat memungkinkan manajer dan stakeholder lainnya (seperti korban bencana, polisi, pemadam kebakaran, LSM dan sebagainya) melakukan aksi yang dibutuhkan pada setiap tahap bencana dengan mudah dan cepat. Beberapa fungsionalitas yang didukung oleh SIPB pada setiap tahap bencana adalah sebagai berikut:
1. Mitigation SIPB dapat menunjukkan area yang berpotensi terkena bencana dengan bantuan SIG.
2. Preparedness a. Mempersiapkan rencana untuk berbagai jenis bencana b. Manajemen resource baik manusia atau bantuan seperti makanan dan obatobatan c. Berbagai informasi terkait dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat
3. Response Tahap ini merupakan tahap paling kritis karena waktu yang tersedia untuk membuat keputusan dan menjalankannya sangat singkat. Oleh karena itu sistem harus dapat mengeksekusi perencanaan yang dibuat dan memonitor pelaksanaannya.
4. Recovery Memudahkan perhitungan biaya yang dibutuhkan dan pembuatan laporan. Adapun
manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan SIPB dalam penanganan bencana adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan awareness (persiapan dan perencanaan untuk mengurangi ancaman)
2. Menjadi sumber masukan mengenai cara terbaik untuk mengelola resiko dan bencana
(respons, rescue dan mitigation)
3. Membantu pemahaman teknis dengan cara : a. Pemodelan dan simulasi dan prediksi bencana misalnya pemodelan dan prediksi banjir b. Monitoring dan early warning systemc. Knowledge management misalnya untuk basis data peralatan, data organisasi terkait, rencana evakuasi, sharing informasi dan pengalaman yang dipelajari dari penanganan bencana sebelumnya.
4. Manajemen bantuan dengan fitur tambahan seperti memonitor jumlah persedian stok bantuan dan distribusinya, manajemen permintaan bantuan.
5. Pengelolan data sukarelawan dan data korban dengan fitur seperti memudahkan pencarian korban hilang.
6. Memudahkan koordinasi antara organisasi yang terlibat seperti LSM, pihak-pihak yang memberikan bantuan (donor), dan organisasi lainnya
7. dan lain sebagainya
Sistem Informasi Geografis dan Pengindraan Jauh
Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah sistem informasi khusus yang mengelola data yang memiliki informasi spasial (bereferensi keruangan). Atau dalam arti yang lebih 8 sempit, adalah sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola dan menampilkan informasi bereferensi geografis, misalnya data yang diidentifikasi menurut lokasinya, dalam sebuah basis data.
Penggunaan SIG sering kali didukung dengan penggunaan pengindraan jauh seperti citra satelit memungkinkan kita untuk memetakan keberagaman informasi karakteristik area seperti tumbuh-tumbuhan, air, geologi baik dalam ruang dan waktu. Citra satelit dapat memberikan gambaran dan menyediakan informasi lingkungan yang sangat berguna dari area dengan skala bervariasi dari keseluruhan benua sampai area yang sangat kecil.
SIG sangat berguna dalam penanganan bencana jika digunakan secara efektif dan efisien. Berikut ini adalah beberapa pemanfaatan SIG selama siklus bencana:
1. Pada fase mitigation, SIG digunakan untuk mengelola data berukuran besar yang dibutuhkan untuk memperkirakan adanya resiko atau bahaya yang dapat berpotensi menjadi bencana.
2. Pada fase prepraredness, SIG digunakan untuk perencanaan rute evakuasi, membantu dalam desain pusat operasi penanganan bencana, dan untuk integrasi data satelit dengan data relevan lainnya yang berhubungan yang digunakan untuk sistem peringatan dini.
3. Pada fase response, SIG dikombinasikan dengan GPS (Global Positioning System) dapat digunakan dalam pencarian dan operasi penyelamatan di area yang telah hancur dan sulit untuk mencari pergerakan seseorang.
4. Pada fase recovery, SIG digunakan untuk mengelola informasi kerusakan dan informasi sesudah bencana dan untuk evaluasi berbagai area untuk rekonstruksi.
SIG mengelola data spasial oleh karena itu dengan semakin berkembangnya pemanfaatan SIG, maka pengadaan data spasial pun meningkat.
Emergency Medical Care Information System (EMCIS) Setelah terjadi bencana bantuan medis adalah salah satu bantuan yang paling
penting bagi korban karena banyak dari korban tersebut yang akhirnya meninggal karena terlambat mendapatkan perawatan.
Aplikasi Inteligensi Buatan
Aplikasi Inteligensi buatan seperti data mining, sistem pakar dan sistem pendukung keputusan banyak digunakan untuk penanganan bencana misalnya untuk analisis data dan untuk prediksi bencana. Dengan data yang cukup maka aplikasi ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan dengan cepat karena analisis data dapat dilakukan dalam waktu relatif singkat.
Infrastruktur Telekomunikasi
Peran infrastruktur telekomunikasi sangat penting dalam Sistem Informasi Penanggulangan Bencana, tetapi sayangnya infrastruktur telekomunikasi yang ada di Indonesia saat ini masih terbatas. Oleh karena itu, salah satu alternatif yang dapat digunakan adalah jaringan telekomunikasi seluler karena telah menjangkau hampir seluruh daerah di Indonesia
bagaimana jika bencana juga mengakibatkan hancurnya semua infrastruktur telekomunikasi yang ada? Salah satu solusinya adalah dengan memanfaatkan teknologi komunikasi radio misalnya radio amatir.
Melalui teknologi telekomunikasi radio maka pesan dapat dikirim baik dalam bentuk analog (suara) maupun digital (data).
Untuk dapat mengirimkan pesan dalam bentuk digital maka perangkat radio harus dihubungan dengani laptop atau handheld device dengan menggunakan terminal node controller unit sebagai interface untuk mengubah data sebelum ditransmisikan seperti pada gambar 5. Untuk mengirimkan pesan ke jarak yang jauh dapat digunakan frekuensi radio HF. Selain itu, dapat juga digunakan repeater untuk meingkatkan jangkauan komunikasi.
•Wilayah Laut Indonesia termasuk Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Ekslusif mempunyai tatanan geologi yang kompleks yang bagian dalam ditempati oleh sistem Paparan Sunda dan Sitem Laut Banda. Sedang bagian luar mencakup Zona Ekonomi Ekslusif dan Landas Kontinen (350 mil dari garis pangkal), wilayah ini memiliki 8 zona. Dari delapan zona tepian kontinen Indonesia, ada 3 zona yang berpotensi gas dan minyak bumi cukup tinggi, yaitu di perairan barat Aceh, perairan selatan Jawa dan perairan utara Papua.
•Selain minyak dan gas bumi, ada beberapa mineral laut yang memiliki nilai ekonomis, yaitu: timah,pasir besi, kromit, fosforit, monazit, zircon, mangan dan rutil. Semua mineral ini ada di dasar laut dan tanah di bawahnya.
•nergi lain yang dapat dimanfaatkan dari laut adalah gas biogenic, perbedaan pasang surut, arus, gelombang dan angin. Potensi ini belum dikembangkan dan masih bersifat eksplorasi.
•Indonesia negara kepulauanàperairan lautnya memiliki potensi sumberdaya alam hayati dan nir-hayati yang tinggi.
•Secara geologisàmerupakan titik temu lempengan Eurasia dan Indo-Australiaàbanyak terdapat lipatan, sesar dan gunung berapi
àsering terjadi gempa, bahkan di beberapa wilayah perairan laut Indonesia bagian timur dan pulau Sumatera bagian barat dapat menimbulkan aktifitas tsunami.
•Teknologi jasa kelautan adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengkaji aspek-aspek jasa kelautan agar dapat bermanfaat dalam kehidupan manusia.
•Teknologi penanganan bencana laut merupakan teknologi yang digunakan untuk mengetahui dan mengatasi apabila terjadi bencana laut di seluruh nusantara.
•Secara geotektonik wilayah Indonesia termasuk salah satu wilayah pinggiran benua yang paling aktif di dunia karena terletak pada jalur pertemuan pergerakan tiga lempengan (kerak) utama dunia, yaitu:
a.Lempeng Samudera Pasifik (Pacific oceanic plate) yang bergerak ke arah barat laut dengan kecepatan 1,05 cm/tahun.
b.Lempeng Samudera India-Benua Australia/Indo-Australia (Indo-Australia plate) yang bergerak ke utara dan timur laut dengan kecepatan sekitar 7,5 cm/tahun.
c.Lempeng benua Eurasia (Eurasia continent craton) yang bergerak ke arah timur-tenggara, dengan sifat relatif tidak bergerak terhadap kedua lempeng lainnya (Katili, 1980).
Adanya gerak lempeng-lempeng tersebut mengakibatkan terjadinya berbagai peristiwa geologi yang spektakuler sehingga mengakibatkan bencana di daerah pesisir dan pantai.
•Pergerakan lempeng kerak bumi yang saling bertumbukan akan membentuk zona subduksi dan menimbukan gaya yang bekerja baik horizontal maupun vertikalàmembentuk pegunungan lipatan, jalur gunung api (magmatik), persesaran batuan, dan jalur gempa bumi serta terbentuknya wilayah tektonik tertentu.
•Zona subduksi (oceaniccontinental convergence) membujur dari perairan bagian barat Sumatera, selatan Jawa dan Nusa Tenggara terus ke utara hingga Filipina dan Jepang.
•Peristiwa gempa tektonik yang berasal dari tumbukan lempeng di dasar laut seringkali menimbulkan gempa besar seperti pada tanggal 24 Desember 2004 di Nangroe Aceh Darussalam yang disertai dengan tsunami sebagai bencana besar yang pernah terjadi.
•Bencana merupakan keadaan yang mengganggu kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang disebabkan oleh gejala alam atau perbuatan manusia.
•Bencana adalah peristiwa/rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis dan di luar kemampuan masyarakat dengan segala sumber dayanya (Pasal 1, UU 24 Tahun 2007).
Macam-macam Bencana
•Dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kategori yaitu
•(1) bencana geologi;
(2) bencana akibat perubahan iklim;
(3) bencana anthropogenik.
•Bencana geologi terjadi sebagai akibat gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, dan tanah longsor.
•Bencana sebagai dampak perubahan iklim seperti badai tropis, banjir dan kekeringan.
•Bencana anthropogenik terjadi sebagai dampak penebangan hutan, polusi lingkungan, kecelakaan industri kimia, kebakaran dan teroris.
•Potensi gempa di wilayah pesisir adalah gempa bumi, tsunami, badai tropis dan banjir. Peristiwa terjadinya berbagai proses alam tersebut sering dikategorikan sebagai bencana alam.
•Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
•Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
•Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik social antrakelompok atau antar komunitas masyarakat, dan terror.
•Ancaman Bencana (hazard) adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana (UN DHA, 1992: hazard is a threatening event, or the probability of occurrence of a potential damaging phenomenon within a given time period and area).
•Rawan Bencana (Vulnerability) adalah kondisi atau karakteristik geologi, biologi, hidrologi, klimatologi, geografi, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu (UN DHA, 1992: vulnerability is the characteristics of a person or group in terms of their capacity to anticipate, cope with, resist, and recover from the impact of the natural hazard, measured asdegree of loss resulting from a potential damaging phenomenon).
•Resiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat (UN DHA, 1992: risk is the expected losses due to a particular hazard for a given area and reference period = hazard x vulnerability).
Mengapa terjadi gempa bumi
•Tterjadi sebagai akibat
•(1) kegiatan magma di dalam perut bumi;
• (2) pergeseran lempeng bumi;
• (3) tabrakan antar lempeng; dan
• (4) mengeluarkan energi, dapat mengguncang permukaan.
•Bencana geologi (gempa bumi) adalah suatu proses alam. Gempa bumi tidak bisa dihentikan atau ditiadakan karena gempa bumi suatu proses alamiah berkaitan dengan dinamika evolusi bumi. Proses alamiah tersebut sama sekali tidak terkait dengan kegiatan atau perilaku mahluk yang mendiaminya. Setiap hari terjadi gempa bumi diseluruh dunia dengan kekuatan dan kedalaman sumber gempa bervariasi, baik yang dapat dirasakan maupun yang tidak.
•Gempa bumi yang terjadi diakibatkan peristiwa
•(1) tektonik maupun
• (2) volkanik.
•Gempa tektonik dapat terjadi di darat dan di laut. Gempa tektonik yang terjadi di darat
•pada kedalaman yang dangkal (kurang dari 30 km); kedalaman menengah yaitu 30 – 100
•km; dan kedalaman yang dalam yaitu lebih dari 100 km. Gempa tektonik di darat ini
•akan menimbulkan kerusakan rumah, toko, kantor, jalan dan jembatan longsor.
•Sedangkan gempa tektonik yang terjadi dilaut akan menimbulkan tsunami, banjir,
•genangan air laut, kerusakan pantai, pengangkatan daratan, dan daratan tenggelam.
•Sedangkan gempa volkanik adalah gempa akibat letusan gunung berapi yang biasanya
•kurang menimbulkan kerusakan. Kekuatan atau energi gempa bumi biasanya diukur
•dengan skala Richter dan skala Magnitudo. Gempa tektonik yang berlokasi di laut dengan
•kedalamn 0 – 30 km dengan magnitude 6 atau lebih akan berpotensi menimbulkan
•tsunami.
Kajian Ilmiah Terkait Pengelolaan Sumberdaya Kelautan & Perikanan (SDKP) Indonesia
Kajian sosial pengelolaan SDKP sangat luas/kompleksà dibatasi pada beberapa konsep sosial yang penting dalam pengelolaan SDKP, yakni konsep dasar (falsafah) pembangunan berkelanjutan, dan kearifan budaya masyarakat, serta konsep pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan SDKP
Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)
•Pembangunan untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ini tanpa merusak atau menurunkan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (definisi World Conference on Environment and Development atau WECD tahun 1987).
Konsep pembangunan berkelanjutan memiliki 4 (empat) dimensi yang berkaitan, yaitu:
1.Dimensi ekologis
3 (tiga) persyaratan untuk menjamin terpeliharanya fungsi-fungsi ekologis secara berkelanjutan, yaitu: (a) keharmonisan spasial (ruang), (b) kapasitas asimasimilasi, dan (c) pemanfaatan berkelanjutan.
2. Dimensi sosial-ekonomi
•Manfaat (keuntungan) penggunaan suatu wilayah dan sumberdaya alam harus diprioritaskan untuk peningkatan kesejahteraan penduduk sekitar (lokal)àterutama yang berekonomi lemah.
•Menjamin pertumbuhan ekonomi dan mengatasi kemiskinan lokal.
3. Dimensi sosial-politik
Terkait dengan kekuasaan dalam proses pengambilan keputusanà rakyat miskin dan lemah yang biasanya menjadi korban dari pengambilan keputusan. Misalnya:
•Politik sentralisasi pada masa Orde Baru.
•Pembiaran pemerintah terhadap pembuangan limbah industri ke perairan pesisir dan laut di Teluk Jakarta.
•Kebijakan pemerintah yang mengijinkan reklamasi pantai.
•Secara global, kebijakan politik negara-negara maju yang tidak mau mengurangi emisi (buangan) gas karbondioksida ke alam menyebabkan pemanasan global yang menaikkan permukaan air laut.
à dibutuhkan sistem politik yang demokratis, transparan dan manusiawi, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
4. Dimensi hukum dan kelembagaan
•Hukum dibutuhkan untuk menjamin ketertiban perilaku manusia dan kepastian terhadap perlindungan hak dan kewajiban warga negara, termasuk perlindungan bagi alam.
•Diperlukan dukungan keterlibatan lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah.
àpenerapan sistem peraturan dan perundang-undangan yang berwibawa dan konsisten.
dibutuhkan penanaman etika pembangunan berkelanjutan pada setiap warga dunia.
Kebijakan Politik & Regulasi Pengelolaan SDKP Indonesia
•Kebijakan Politik Pengelolaan SDKP
Berdasarkan pasal 33 UUD 1945:kekayaan alam dikuasai oleh pemerintah untuk kemakmuran rakyatà pemerintah pemegang mandat konstitusional, memiliki kebijakan politik, yakni keinginan pemerintahan dalam mengarahkan pembangunan negara.
pengelolaan SDKP Indonesia tidak bisa dipisahkan dari perkembangan kebijakan politik pemerintah dari masa ke masa.
Kebijakan politik awal kemerdekaan pada masa Orde Lama (1945 – 1966)
•Terjadi konflik politik dan konflik bersenjataà kebijakan politik: membangun nasionalisme.
•Kebijakan politik kelautan terfokus pada pembentukan wawasan bernegara secara utuh (Wawasan Nusantara).
•Lahirnya Deklarasi Djuanda tahun 1957 yang mengklaim kedaulatan penuh atas wilayah laut Indonesia.
•Kebijakan politik perikanan ditujukan untuk menghentikan impor ikan, namun industri perikanan belum berkembang dan penangkapan ikan hanya berada di wilayah pesisir.
Kebijakan politik pembangunan terstruktur pada masa Orde Baru (1966-1998)
•Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA).
•Kebijakan politik perikanan dimulai dengan kebijakan motorisasi kapal-kapal ikan dan pengembangan budidaya udang di tambak.
•Motorisasi kapal ikan:
àpeningkatan produksi ikan nasional secara konsisten dan membuka lapangan kerja. Dampak negatifnya, terjadi konflik antara nelayan tradisional yang memakai perahu dan pengusaha yang menggunakan kapal ikan àterkurasnya sumberdaya ikan di pesisir dan kerusakan habitat pesisir secara cepat.
àekonomi kapitalistik berkembang di bidang perikanan sehingga menciptakan jurang antara nelayan/pekerja miskin dan pengusaha/juragan perikanan yang makin kaya.
Kebijakan politik pembaharuan pada era Reformasi (2000 – sekarang)
•Perikanan sebagai prime mover (penggerak utama) ekonomi Indonesia, dan kebijakan kelautan yang menempatkan laut sebagai faktor penting bagi keberlanjutan pembangunan nasional.
•Lahirnya Departemen Eksplorasi Laut pada era Presiden Abdurahman Wahid, yang kemudian diubah menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan.
•Pembentukan Dewan Maritim Indonesia, diikuti pembentukan Dinas-Dinas Perikanan dan Kelautan yang terpisah dari Dinas Pertanian di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, UU No. 31/2004 tentang Perikanan, diikuti dengan pendirian Pengadilan Perikanan dan pengangkatan Hakim ad-hoc untuk menjalankan UU itu. Pada ranah legislatif, pengelolaan SDKP diawasi oleh Komisi IV DPR-RI.
•Pengawasan ketat terhadap pencurian ikan oleh kapal ikan asing, pendataan dan penamaan semua pulau kecil (survei toponim), dan pembangunan pulau-pulau kecil di perbatasan dengan negara lain.
•Ekspor perikanan terus meningkat, di samping pengembangan budidaya laut dan wilayah konservasi laut sangat pesat dalam 10 tahun terakhir.
•Aspek-aspek kelautan juga mendapat perhatian serius, termasuk pengembangan pariwisata bahari, tata ruang kelautan dan pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan di wilayah pesisir dan pulau kecil.
TEKNOLOGI PENUNJANG PRODUKSI DAN PENGOLAHAN PRODUK PERIKANAN
Teknologi penunjang produksi dalam mendukung
operasi penangkapan ikan laut :
1. Teknologi yang menyediakan informasi fishing
ground
2. Teknologi rumpon dalam upaya menarik ikan
3. Teknologi yang dapat dioperasikan untuk
eksploitasi ikan laut dalam 4. Teknologi penyimpanan di dalam palka ikan
dengan pendinginan tau pembekuan
5. Disain kapal yang memenuhi persyaratan higiene
dan sanitasi
Perikanan Budidaya
Teknologi penunjang produksi untuk pengembangan
perikanan
1. Sistem Perikanan Budidaya (Perlu dikembangkan
suatu sistem yang efisien)
2. Teknologi budidaya untuk pengembangan komoditas
baru seperti budidaya cumi-cumi
3. Teknologi pembenihan memudahkan masyarakat untuk mendapat benih
4. Teknologi pakan tepung ikan, maggot (sisa
limbah kelapa sawit), Teknologi produksi
artemia(untuk pakan benih ikan dan udang)
5.Teknologi deteksi dan pencegah penyakit, seperti penggunaan PCR (Polymerase Chain Reaction
Teknologi Pasca Panen
1. Teknologi penanganan ikan hidup
- Transportasi ikan basah pengangkutan ikan
dengan menggunakan air sebagai media
- Transportasi ikan kering menggunakan serbuk gergaji ,
2. Pada waduk-waduk hidroelektrik (dikembangkan
budidaya ikan) menerapkan teknologi jaring
apung cthnya waduk jatiluhur dan waduk saguling
Teknologi pengolahan ikan
1.Teknik Pengolahan Produk Tradisonal
- keunikan :bau, rasa dan bentuk
- contohnya ikan asin, ikan asap dan kerupuk
- Teknik ini terkenal dengan gambaran yang
kurang baik :
1. Tingkat sanitasi dan higienenya rendah
2. Menggunakan bahan mentah dengan mutu yang
rendah
3. Keamanan pangannya tidak terjamin
4. Teknologi yang turun temurun
2. Teknologi pengolahan non-tradisonal
1.Teknologi pembekuan
2.Teknologi pengalengan
3.Teknologi surimi dan teknologi daging lumat
4.Teknologi Pengolahan Makro dan Mikro Alga
Pengolahan rumput laut makanan, minuman, obat
5. Teknologi Pemanfaatan Limbah Hasil Sampingan
contohnya
- minyak ikan (hasil sampingan dari ikan kaleng dan
tepung ikan
- hasil samping dari industri pembekuan udang dan
pengalengan rajungan obat, kosmetik
6. Teknologi Pendukung Pengujian dan Jaminan Mutu
Pengujian mutu ikan dapat secara :
1.Secara organoleptik
2. Mikrobiologis
Pembangunan Nasional Berkelanjutan
Sektor Kelautan dan Perikanan
Tantangan dan Isu Strategis Kelautan dan Perikanan
•Isu-isu utama pengelolaan SDKP (Numberi 2009):
a.Kemiskinan Masyarakat Pesisir
Øadanya hubungan patron-klien dan kurang dukungan politik
Øadanya budaya subsisten, kecilnya akses terhadap modal, iptek dan pasar; rendahnya kapasitas manajemen dan kondisi SDA yang makin terbatas.
b. Konflik pemanfaatan ruang di wilayah pesisir
•Pemanfaatan berbagai kepentingan yang sering saling bertentangan à tidak jelasnya aturan tentang penataan ruang di wilayah pesisir.
c. Penurunan kualitas lingkungan
•Disebabkan oleh pencemaran lingkungan, sedimentasi, penebangan mangrove, pemboman terumbu karang, erosi, dlsb. à kebijakan pemerintah
d. Pengembangan pulau-pulau kecil
•Perlu pendekatan pengelolaan yang khusus.
•Pengembangan investasi dan peruntukan lainnya harus simultan dengan pemberdayaan masyarakat terpencil.
e. Penanganan pulau-pulau kecil di perbatasan
•Perlu perhatian serius à kedaulatan atas pulau-pulau dan perairan laut Indonesia dan rendahnya kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau perbatasan.
F. Konservasi sumberdaya ikan dan lingkungannya
•Untuk melindungi, mengawetkan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati laut à 30% dari luas teritorial laut Indonesia.
g. Pengelolaan SDKP belum optimal
•Belum sepenuhnya dikelola secara profesional untuk kepentingan ekonomi nasional dan masyarakat lokal à potensi energi listrik dari laut, industri bioteknologi dan pariwisata bahari.
h. IUU fishing
•Illegal (penangkapan ikan tanpa ijin), Unreported (hasil penangkapan ikan tidak dilaporkan) dan Unregulated (penangkapan ikan tidak sesuai dengan ijin yang telah diberikan)à negara rugi sekitar Rp20-40 triliun/tahun.
i. Perubahan iklim global
•Kenaikan rata-rata suhu dunia sebesar 1ºC/tahun à meningkatkan erosi pantai, banjir, tenggelamnya pulau kecil, kematian terumbu karang dan kematian hewan-hewan laut yang tidak tahan panas.
à Perlu dikritisi: isu pelayaran, perdagangan, politik luar negeri, pendidikan kelautan dan pertahanan keamanan?
Pilar dan Arah Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan
•Pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologi, sosial dan ekonomi à dikembangkan rencana-rencana pembangunan kelautan dan perikanan à Rencana Jangka Panjang (20 tahun), Rencana Jangka Menengah (5 tahun) dan Rencana Kerja Pemerintah (1 tahun).
Pembangunan KP dalam jangka menengah bertumpu pada 3 (tiga) pilar, yaitu:
•Pertumbuhan ekonomi (pro growth strategy)
•Penyerapan tenaga kerja (pro job strategy)
•Pengentasan kemiskinan (pro poor strategy)
Upaya-upaya:
•Penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan antar daerah.
•Peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor.
•Penegakan hukum dan penanggulangan illegal fishing.
•Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat pesisir.
•Rehabilitasi dan rekonstruksi Nangroe Aceh Darussalam dan Nias (Sumatera Utara) serta daerah-daerah lain yang terkena bencana alam.
à Pembangunan KP menempati posisi yang sangat strategis
à Kritik yang perlu dicermati: belum adanya strategi yang pro-ecology pada pilar pembangunan maupun arah pembangunan di atas.
Lembaga-Lembaga Pengelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
1.Dewan Kelautan Nasional
2.Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
3.Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
4.Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
5.Badan Antariksa dan Penerbangan Nasional
6.Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
7.Departemen Kelautan dan Perikanan
8.Departemen Dalam Negeri
9.Departemen Luar Negeri
10.Departemen Kehutanan
11.Departemen Pariwisata dan Budaya
12.Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral
13.Departemen Perhubungan
14.Departemen Perdagangan
15.Kementerian Lingkungan Hidup
16.Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal
17.Kementerian Kesejahteraan Rakyat
18.Kepolisian Republik Indonesia
19.Tentara Nasional Indonesia (Angkatan Laut, Angkatan Udara)
20.Komisi IV DPR RI
21.Dinas-Dinas terkait di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
•Banyak lembaga à sulitnya koordinasi dan komunikasi antar lembaga à tumpang tindih kegiatan. Contoh: tumpang-tindih kewenangan antara Departemen Kehutanan dan DKP (konservasi)
•Strategi yang ditempuh:
ØMengatur ulang batas-batas kewenangan melalui koordinasi dan negosiasi antar Departemen.
ØMembentuk forum-forum lintas Departemen untuk menangani sumberdaya tertentu. Contoh: Kelompok Kerja Mangrove Nasional (KKMN) beranggotakan pejabat pemerintah dari Dephut, DKP, Depdagri, Kementerian Lingkungan Hidup, BAKOSURTANAL, LIPI, perwakilan LSM nasional dan internasional, dan pakar-pakar perguruan tinggi.
•Pembangunan berkelanjutan diterapkan sebagai falsafah dalam pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia à penanggungjawab utama pemerintah.
•Penyusunan Rencana Pembangunan KP dengan jangka waktu tertentu.
•Pilar dan arah pembangunan KP saat ini pro-growth, pro-poor and pro-job, namun belum pro-ecology.
•Penanganan pembangunan KP di Indonesia melibatkan berbagai lembaga pemerintah sehingga membutuhkan koordinasi dan komunikasi demi keterpaduan kerja.
